Bukittinggi-Pemerintah kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(P3APPKB) menggelar evaluasi Percepatan Penurunan stunting yang digelar di Kantor P3APPKB pada Kamis(7/09).
Dalam wawancara Kabid DP3APPKB Era Fitri kepada awak media menyampaikan bersama bahwa berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 202, angka stunting Bukittinggi berasa diangka 19 ?n untuk tahun 2022 berdasarkan SSGI tahun 2022 itu berada diangka 16, 8, %, berarti turun 2, 2 persen, Jadi nomor dua terendah di Sumatera Barat yang pertama yakni di Sawahlunto.
"Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah kota Bukittinggi sudah melakukan berbagai kegiatan dan melibatkan seluruh OPD yang terlibat Percepatan Penurunan Stunting ini melakukan aksinya secara konvergensi, " papar Era.
Menurut Era, tidak hanya dari OPD saja tetapi dari Dinas Kesehatan termasuk dari Dinas Sosial, Perkim, dan juga melibatkan stakeholder lainnya.
"Jadi Dinas KB melakukan kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting datanya dari PK tahun 2021 dan untuk pendampingan sekarang yaitu PK 2022, dengan sasaran keluarga yang mempunya balita, ibu hamil, ibu menyusui, cantin (calon pengantin) itu yang kami dampingi
Selanjutnya kata Era, pihaknya juga ada inovasi yaitu Geming (Genre Pemutus Stunting) pihaknya ada kegiatan generasi berencana yang kegiatan setiap tahun dengan kegiatannya dari perwakilan Pusat Informasi Konseling Remaja yang ikut ajang pemilihan Duta Genre untuk tahun sekarang dan acara tersebut dilaksanakan di akhir Februari atau awal Maret.
Ditambahkan Kabid Era, Rencana akan membuat forum kerjasama dengan forum disekolah dan melakukan sosialisasi penyuluhan ke remaja yang ada disekolah terkait yang ada stunting ini.
Baca juga:
Wako Solok Serahkan LKPD Kepada BPK Sumbar
|
"Dan di OPD juga melibatkan kader untuk melakukan pendataan di lapangan, hanya yang mengolah adalah pihak BKKBN, " pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut tim BKKBN Provinsi Sumbar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Bapelitbang dan stakeholder.
(LindaFang).